Rahudman Dijerat Pasal Demi Subsider

admin 25/04/2013 0
Rahudman Dijerat Pasal Demi Subsider

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN – Setelah sebelumnya tim penyidik Kejati Sumut melimpahkan berkas perkara Rahudman Harahap ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kajari Padang Sidempuan (pelimpahan tahap dua), tim JPU pun secara resmi melimpahkan berkas perkara Rahudman ke Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (25/4/2013).

Perihal pelimpahan berkas Rahudman, juga dibenarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan, Erwin Mangatas Malau. Di ruang kerjanya, Erwin menjelaskan pihaknya menerima berkas Rahudman sekitar pukul 14.10 WIB hari itu, melalui tiga orang jaksa yang mengantarkannya.

“Berkas yang ditanyakan itu memang sudah diterima tadi pukul 2.10 WIB. Ini sekarang masih diatas meja saya. Belum sempat membaca. Nanti saya pelajari dulu, apakah kewenangan pengadilan. Jangan nanti diterima tau-tau bukan di sini,” ujarnya.

Lanjut Erwin, setelah diterima dan dipelajari maka akan ditentukan majelis hakim dalam perkara Rahudman.

“Iya, dipelajari dahulu, kemudian ditentukan majelisnya. Besok sudah ada itu. Setelah ditangan majelis, biasanya dua minggu setelah diterima akan disidangkan. Tetapi bisa juga satu minggu setelah diterima majelis, semua tergantung kompleksitasnya,” ujarnya.

Berapa jumlah majelis hakim dalam perkara ini?

“Itu ada ketentuannya. Kalau dibawah Rp 50 juta biasanya tiga, tetapi kalau diatas Rp 50 juta ada lima majelis,” ujarnya.

Apakah dirinya akan menjadi satu dari majelis hakim yang menyidangkan Rahudman?

“Semua ada kemungkinan. Di sini banyak hakim tipikor. Nanti kita lihat dulu. Berkas perkara yang masuk bernomor register 51/Pid.Sus/K/2013/Pn. Medan,” ujarnya.

Erwin menjelaskan, tidak akan ada pengamanan yang berlebihan ketika Rahudman bersidang.

“Saya pikir tidak perlu dan lihat situasinya. Kalau tidak kondusif, saya akan minta bantuan. Tetapi kondisi masyarakat di Medan aman dan kita tetap berpegang pada azas praduga tak bersalah,” ujarnya.

Dirinya yang merupakan unsur muspida Medan dan Rahudman Harahap sebagai Wali Kota Medan unsur muspida Medan, apakah ada keseganan atau kesungkanan bila mana Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan menyidangkan seorang Wali Kota aktif?

“Kita di sini profesional. Jadi tidak ada sungkan-sungkan. Kalau ada muspida kita hormati tetapi jangan mengahangi sesama muspida untuk menjalankan tugasnya. Kita saling mendukung,” urainya.

Dalam berkas perkara Rahudman yang diterima hari itu, Erwin menjelaskan terdapat beberapa pasal yang didakwakan. Di mana pada dakwaan primair, Rahudman dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara dalam dakwaan subsidairnya, Rahudman dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Ada juga ini, demi subsidernya. Yaitu pasal 9 UU Tipikor,” ujarnya.

Apakah Rahudman akan segera ditahan? “Sebenarnya tahan menahan orang itu lihat situasinya. Apakah ada kondisi-kondisi tertentu dia (Rahudman)melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Selama kondusif kita tidak akan membatasi hak azasinya,” ujarnya.

Apakah PN Medan sudah mengirimkan status Rahudman kepada pihak pemprovsu?

“Kalau jabatan itu bukan urusan kita. Kita di sini tidak ada korespondensi. Itu untuk menjaga kemandirian pihak kita, mangkanya tidak ada kontek-kontekan,” ujarnya.

(irf/tribun-medan.com)

Penulis : Irfan Azmi Silalahi

Editor : Raden Armand Firdaus

Sumber : Tribun Medan

Leave A Response »