Saat memberikan kuliah umum kewirausahaan di Institut Pertanian Bogor (IPB), saya menceritakan hal itu. Kepada anak-anak muda ini saya katakan bahwa bisnis itu modalnya bukan uang di kantong, tetapi ide. Ide bisnis yang cermerlang dan menarik lah yang menjadi modal utama.

Lalu saya mulai bercerita tentang bagaimana saya bisa membeli perusahaan untuk memulai usaha dengan uang nol rupiah di kantong. Karena audiensnya mahasiswa pertanian, maka saya memberi contoh bagaimana saya memulai usaha perkebunan dengan membeli perusahaan perkebunan.

Saya ingat dulu saya ingin sekali memiliki usaha perkebunan. Kebetulan ada perkebunan Belanda NV Hollansch Amerikansse Plantage Matschappij. Perkebunan ini mau dijual dengan harga USD55 juta. Tapi bagaimana cara mendapat uang sebanyak itu, sementara di kantong uang saya nol.

Ini tantangan bagi saya. Saya putar otak. Saya lihat profil perusahaan perkebunan itu, saya lihat buku perusahaan, saya pelajari baik-baik. Rupanya di dalamnya ada uang cash USD15 juta p. Saya tanyakan ke orang perusahaan bagaimana jika uang cash itu diambil? Dia menjawab itu uang untuk replanting atau penanaman kembali.

Lalu saya tanya kalau penanaman kembali itu ditunda setahun bisa tidak? Dia menjawab bisa. Saya tanya kembali, kalau ditundanya dua tahun? Dia menjawab bisa juga. Nah berarti ada peluang menggunakan sementara uang itu.

Kemudian saya pergi mencari uang untuk memberli perusahaan itu. Saya menemui Dirut Bank Bumi Daya Pak Omar Abdallah, almarhum. Saat itu saya temui dia di London. Saya katakan padanya bahwa saya ingin beli perkebunan USD55 juta.

Kepada Pak Omar saya mengatakan: “Pak boleh tidak saya meminjam USD13 juta? Saya cuma mau meminjam satu detik saja.”

Dia ketawa dan mengatakan ini pasti akal-akalan saya saja. Lalu dia memberi pinjaman dan harus saya kembalikan sesuai janji saya.

Padahal saya tidak punya uang sepeserpun dan harus membayar pinjaman USD13 juta itu. Lalu uangnya dari mana? Ingat, di perusahaan yang akan saya beli itu ada uang USD15 juta. Jadi setelah dapat pinjaman dan perusahaan itu jadi punya saya, saya ambil USD13 juta dan saya kembalikan ke Pak Omar.

Dari pinjam Pak Omar kan USD13 juta, lalu dari mana USD42 juta lainnya? Saya juga meminjam dari bank. Tapi yang ini saya tidak pakai janji mengembalikan cepat, tapi dengan memberi iming-iming imbalan bahwa jika saya dipinjami USD42 juta, nanti saya akan memberinya keuntungan setahun USD2 juta.

Dari mana uang USD2 juta yang saya janjikan? Ingat, perusahaan yang saya beli ada uang USD15 juta. Saya ambil USD13 juta untuk Pak Omar, dan sisanya ada USD2 juta. Nah, makanya saya berani menjanjikan keuntungan USD2 juta.

Akhirnya saya bisa mendapat pinjaman total USD55 juta dan membeli perusahaan tersebut. Lalu perusahaan ini kami namakan United Sumatra Plantations, dan pada 1991 berubah nama menjadi Bakrie Sumatra Plantations. Ini bukti bahwa dengan modal nol saya bisa membeli dan memulai usaha di bidang perkebunan.

Tak hanya itu, saat selesai menghadapi kebangkrutan tahun 1998, saya ingin membangun usaha energi, dalam hal ini batubara. Saya pilih ini karena saya yakin ada tiga industri yang tidak akan pernah mati dan prospeknya bagus yaitu makanan, energi, dan air.

Tetapi, kendalanya saya tidak memiliki uang untuk membeli perusahaan batubara. Padahal ada yang ingin menjual dengan harga USD700 juta. Saya harus kembali putar otak untuk bisa membeli perusahaan itu dengan uang nol di kantong.

Akhirnya saya beranikan diri bernegosiasi dengan pemilik perusahaan ini. Setelah deal USD700 juta, lalu saya mencari dana untuk membelinya. Saya pura-pura punya uang segitu, padahal di kantong tidak ada.

Saya mulai dulu dengan mencari USD300 juta. Caranya saya panggil calon kontraktor. Saya tanya, mau tidak jadi kontraktor perusahaan batubara saya nanti. Saya janjikan pembagian keuntungan yang besar. Tapi syaratnya dia harus meminjamkan kepada saya uang dulu. Dia setuju dan meminjamkan USD60 juta. Saya juga pergi ke calon pemasar dan menjanjikan dia jadi pemasar dengan syarat sama yaitu meminjamkan uang dulu. Saya datangi beberapa, termasuk Mitsubishi yang akan memasarkan di Jepang. Hasilnya, saya bisa mendapatkan uang total USD300 juta dari mereka.

Tapi saya masih butuh USD400 juta. Padahal saat itu bank-bank di Indonesia dilarang memberikan kredit pada kami. Lalu saya cari di luar negeri dan akhirnya mendapatkan pinjaman dari bank di Singapura. Dia bersedia memberikan kredit USD400 juta dengan syarat saya memberikan keuntungan kepadanya USD20 juta. Oke, walau berat hati tapi tidak apa-apa. Akhirnya saya terima dan saya bisa membeli perusahaan yang sekarang kita kenal sebagai Kaltim Prima Coal (KPC) itu.

Dari cerita pengalaman saya itu ada dua hal penting yang patut digarisbawahi dan dijadikan pegangan. Pertama, bisnis itu tidak ditentukan oleh modal atau uang, tetapi oleh ide. Buktinya, dengan modal nol saya bisa. Jadi tidak ada lagi alasan tidak mau berusaha karena tidak ada modal. Faktanya, saya dengan modal nol bisa.

Yang ke dua, terimalah kerjasama dengan orang, meski kita cuma mendapat sedikit bagi hasil. Jangan buru-buru menginginkan keuntungan besar. Yang penting bisa menemukan orang yang mau bekerjasama dengan kita–dalam kasus saya, menemukan orang yang mau meminjamkan uang.

Ini penting, karena biasanya orang yang memiliki ide selalu langsung menuntut suatu yang besar. Misalnya ada mahasiswa yang punya ide bisnis, lalu dia pergi ke orang yang punya uang, dan mereka sepakat kerjasama. Tapi pemilik uang mengatakan hanya mau membagi hasil 10 persen ke mahasiswa itu. Kebanyakan orang yang ada di posisi seperti mahasiswa itu akan marah dan tidak setuju. Mereka maunya 50:50. Bagi saya, ini sikap atau pemikiran yang salah.

Kenapa salah? Karena dengan menuntut 50 persen, si pemilik uang tidak setuju, maka kerjasama tidak berhasil. Akibatnya, hasilnya nol. Jadi 50 persen kali nol hasilnya adalah nol. Sementara jika mengalah dan mau dengan 10 persen, lalu kemudian ada hasilnya 100, maka dia akan mendapatkan 10 persen dari 100 yaitu 10. Sepuluh ini jauh lebih besar dari nol.

Maka, dalam berbisnis jangan pernah menghitung uang di kantong orang lain. Pikir uang di kantong kita sendiri, kantong kita bertambah tidak? Ini penting, karena banyak yang salah di fase ini. Terjebak prosentase besar yang ujungnya hanya menghasilkan nol.

Itulah pelajaran bisnis yang saya buktikan dengan pengalaman saya sendiri. Tidak hanya teori, tapi sudah saya praktekkan dan saya buktikan. Jadi, siapa bilang tak bisa memulai bisnis dengan modal nol?

VIVAnews – Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat Golkar berkunjung ke kantor Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Singapura, Jumat, 18 Mei 2012.

Aburizal mengapresiasi pemerintah Singapura atas kerja sama dan hubungan yang terus membaik dengan Indonesia di berbagai bidang. Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu juga menjelaskan situasi politik dan ekonomi di tanah air kepada PM Loong.

Tak lupa Aburizal mengutarakan tentang posisi Partai Golkar yang menurutnya terus menguat di Indonesia belakangan ini. Wakil Ketua Umum Golkar Theo Sambuaga dan Fadel Muhammad, serta Juru Bicara Golkar Nurul Arifin dan Tantowi Yahya, juga hadir dalam kesempatan ini.

Selain itu, Golkar dan PM Singapura juga membahas mengenai beberapa isu aktual di tanah air, termasuk soal penundaan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak, parliamentary dan presidential threshold dalam UU Pemilu di Indonesia, serta majunya Aburizal sebagai calon presiden Partai Golkar.

Jubir Partai Golkar Tantowi Yahya menjelaskan, secara khusus PM Loong memuji peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara maupun di dunia. “Loong mengatakan, Singapura dan negara-negara ASEAN lain berkepentingan membuat Indonesia besar dan kuat, karena dampaknya juga akan dirasakan oleh seluruh anggota ASEAN,” paparnya dalam rilis pers yang diterima VIVAnews, Sabtu, 19 Mei 2012.

Sebelum pertemuan dengan PM Loong, Aburizal telah lebih dulu bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan Hukum Singapura, K. Shanmugam. Keduanya mendiskusikan isu kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Singapura, soal perjanjian ekstradisi, dan pertukaran pelajar.

Shanmugam menyatakan, kunjungan ketua partai seperti yang dilakukan oleh Aburizal terhitung penting untuk memuluskan hubungan antarkedua negara. Aburizal sendiri memang aktif melakukan kunjungan persahabatan ke luar negeri. Sebelum ke Singapura, ia sudah lebih dulu berkunjung ke China, Thailand, dan Amerika Serikat.

Disebutkan, sebagai putra daerah kelahiran 13 Januari 1962 dan dibesarkan di Padangsidimpuan ini, Chaidir mengaku sangat terpanggil untuk mengembangkan daerahnya lebih maju dan sejahtera.

Tentunya, dengan prestasi baik yang didapat dari DPRD Sumut, akademisi, pengalaman maupun jiwa kewirausahaan yang dimilikinya. “Kalau dari sisi jabatan saya rasa sudah lebih dari cukup (more than enough).

Saya hanya ingin berterima kasih pada kampung halaman di mana saya dilahirkan dan dibesarkan, dengan ikut bertarung sebagai kandidat Walikota Padangsidimpuan pada pilkada Oktober mendatang,” sebut Chaidir Ritonga.

Dia menambahkan, potensi Padangsidimpuan sebenarnya sangat besar, jika dikelola dengan baik oleh orang yang tahu betul situasi dan kondisi kota salak itu.

“Ya, saya optimis, Padangsidimpuan akan lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera asalkan dipimpin oleh orang yang memang mempunyai kemampuan dan prestasinya tak perlu diragukan,” cetus Chaidir Ritonga.

Sebagaimana diketahui, Chaidir Ritonga menyelesaikan SI di IPB Bogor. Di kota hujan ini, Chaidir tidak hanya menekuni dengan sangat serius perkuliahan di Institut Pertanian Bogor, tetapi juga secara intensif menaruh perhatian terhadap dunia informasi seluas-luasnya.

Energinya yang cukup berlebih, memungkinkannya bisa membagi waktu untuk berpartisipasi dalam bidang keorganisasian mahasiswa, baik di dalam kampus, antara lain (sebagai Sekjen BPM, DPRnya) Himpunan Mahasiswa Fakultas Perikanan, maupun di luar kampus, antara lain (Pengurus) HMI Cabang Bogor dan (Wakil Ketua Imatapsel Bogor).

Kini,Chaidir Ritonga telah matang sepenuhnya menjadi manusia Indonesia seutuhnya. (msm)

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Komisi C Marasal Hutasoit, Wakil Ketua Pasiruddin Daulay dan para anggota komisi, sedangkan dari Dispenda tampak Kepala UPT Medan Utara, Bahar Siagiaan. Menurut Sjafaruddin, dari data yang terhimpun, para penunggak pajak itu terdiri atas sedan berjumlah 48.398 unit, jeep 71.257, unit disusul minibus 347.424, microbus 3.245, bus 9.642 unit, pickup 114.767 unit, truk 113.045 unit.

Jumlah terbesar terjadi pada pemilik kendaraan sepeda motor roda dua sebanyak 2.481.022, sedangkan sepedamotor roda tiga 30.590.00 dan alat berat 466 unit. Menurut Kadispenda, para penunggak pajak tersebut tersebar di 30 kabupaten/kota di Sumut. “Kita sudah melakukan upaya, yakni dengan pemberitahuan kepada semua pihak, termasuk pihak penyedia kredit (leasing) agar bekerja sama dengan Dispenda Sumut dalam memenuhi kewajibannya,” katanya.

Jumlah para penunggak pajak ini jauh lebih kecil dari yang membayar pajak.”Khusus roda dua, jumlah pembayar pajak tercatat 1.569.431 unit,” ujat Kadispenda. Ketua Komisi C DPRD Sumut, Marasal Hutasoit dalam hal ini meminta kepada Kadispenda untuk terus proaktif “mengejar” para penunggak pajak. “Kalau kita hitung kasar, puluhan miliar pajak kendaraan “hilang” lantaran tidak dibayar oleh para penunggak,” katanya. Masaral juga menyoal banyaknya kendaraan yang berplat B (Jakarta) yang berada di Sumut, namun tak jelas pajaknya. “Kita mintalah Dispenda mendata berapa jumlahnya. Kemudian, ada juga kendaraan berplat merah. Ini bagaimana?,” katanya.

Dialokasi ke Daerah
Dalam hal setoran pajak, Kadispenda Sjafaruddin menjelaskan, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) mencapai sekira Rp2,9 triliun tahun 2011.

“Rata-rata penerimaan pajak dari kenderaan bermotor dari seluruh kabupaten/kota di Sumut sekitar Rp2,9 triliun per tahun,” katanya. Dia mengatakan, dari total penerimaan pajak kendaraan tersebut, 30 persen dialokasikan ke masing-masing daerah guna dimanfaatkan bagi pembangunan.

Kota Sibolga dan Tapteng serta beberapa kota tingkat II lainnya yang masih memperoleh subsidi, sebab raihan pajak kendaraannya relatif belum begitu besar dibanding kota Medan dan beberapa kota lainnya di Pantai Timur. “Rata-rata total penerimaan pajak kendaraan dari kota Sibolga dan Tapteng itu sekitar Rp 31-33 miliar per tahun. Kalau daerah lain seperti Medan, karena didukung oleh banyaknya jumlah kendaraan yang ada di sana, perolehan pajak kendaraannya sangat besar.

Sumber : Harian Berita Sore

Dirjen Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian Agus Tjahajana mengungkapkan saat ini pihak Indonesia sedang mempersiapkan data-data yang dibutuhkan untuk pembahasan tersebut.

“Kami sedang melakukan konsultasi dengan tim, mempersiapkan data-data, termasuk untuk kebutuhan due diligence,” tuturnya usai rapat tertutup Tim Negosiasi Indonesia bersama Menteri Perindustrian MS Hidayat di Kementerian Perindustrian, hari ini.

Menurutnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau auditor independen juga telah menyampaikan perkembangan.

“Pada intinya, kami ingin semua data siap ketika jadwalnya tiba,” tegasnya.

Sesuai dengan master of agreement (MoA), masa kontrak kerja sama proyek Inalum antara Indonesia dengan Nippon Asahan Aluminium (NAA) akan berakhir pada Oktober 2013.

Kerja sama membangun perusahaan smelter aluminium tersebut dimulai sejak 1975. Pemerintah Indonesia menguasai sekitar 41,13% saham Inalum, sedangkan 58,87% lainnya dimiliki NAA.

Untuk itu, kedua belah pihak harus melakukan negosiasi mengenai kelanjutan MoA tersebut setahun sebelumnya atau sekitar Oktober 2012 mendatang.

“Kami sudah lakukan pembicaraan, tapi akan dijajaki dulu, bagaimana agar waktunya bisa lebih cepat, lebih baik. Pada Juni, Juli, atau Agustus mendatang, itu bagaimana agar bisa berjalan,” katanya.

Bahkan, ungkapnya, pihak Jepang berencana berkunjung ke Indonesia untuk menyelesaikan masalah itu.

“Rencananya, pihak Jepang akan datang ke sini pada Juni nanti. Kami lakukan pendahuluan, termasuk membahas soal teknis-teknisnya, soal penghitungan pembukuannya. Meskipun demikian, kami juga tidak mau terburu-buru,” tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia memastikan akan mengambil alih secara penuh Inalum.

Hal itu disebabkan Indonesia berencana mengembangkan industri hilir berbasis alumina mulai tahun depan. Untuk pengambilalihan itu, pemerintah Indonesia harus menyediakan dana sekitar US$ 700 juta, atau setara dengan nilai buku per tahun 2011.

“Angka pastinya belum tahu. Kemungkinan itu masih akan ada perubahan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Otorita Asahan Effendi Sirait mengatakan proses negosiasi dan pengambil alihan atas Inalum ada di tangan pemerintah. “Semuanya sudah diatur [pemerintah],” katanya.

Menurutnya, saat ini permintaan aluminium di pasar mengalami penurunan menyusul pelemahan pasar akibat perlambatan ekonomi global.

Kondisi tersebut, kata Effendi, menyebabkan penurunan harga komoditas tersebut. Dia mengungkapkan harga aluminium per 14 Mei 2012 tercatat mencapai kisaran US$1.982—U$2.000 per ton atau turun 15% dibandingkan dengan Mei 2011 yang tercatat US$2.300 per ton.

“Hipotesanya, penurunan akibat demand dan supply. Demand menurun akibat ekonomi global yang juga menurun,” ungkapnya.

Effendi menjelaskan kebutuhan aluminium domestik masih kurang. Saat ini, produsen dalam negeri baru bisa menyuplai kebutuhan 100.000 ton per tahun, sedangkan kebutuhan total dalam negeri mencapai 300.000 ton per tahun.

Akibatnya, sebanyak 200.000 ton kebutuhan nasional lainnya masih mengandalkan pasokan impor dari sejumlah negara.

“Setidaknya 2/3 kebutuhan aluminium dalam negeri masih bergantung pada produk impor,” tegasnya.(sut)

Inalum merupakan sebuah perusahaan patungan antara Indonesia dengan Jepang, yang bergerak dalam industri aluminium dengan kapasitas produksi sekitar 230.000-240.000 ton per tahun.

Pemerintah Indonesia menguasai kepemilikan sebesar 41,13% saham di perusahaan itu, sedangkan sisanya sebesar 58,87% dikuasai konsorsium perusahaan Jepang. Tetapi kontrak pengelolaan yang dipegang Jepang atas perusahaan itu akan berakhir pada 2013, di mana pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak memperpanjangnya lagi.

Agus mengatakan, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan bahan-bahan untuk proses negosiasi Inalum tersebut.”Rencananya, pada bulan Juni akan diadakan pertemuan antara tim teknis dari Indonesia dengan pihak Jepang,” tambahnya.

Agus mengungkapkan, berdasarkan perhitungan kewajiban yang harus dibayar oleh pihak Indonesia Setelah berakhirnya masa master agreement antara Indonesia dengan Jepang dalam proyek Inalum sekitar US$ 720 juta.

Berdasarkan perhitungan otoritas Asahan, pemerintah wajib menyediakan dana sebesar 60% dari total nilai buku yaitu sebesar US$ 762 juta. Berdasarkan perhitungan Otoritas Assahan juga, proyeksi tahun buku Inalum pada tahun 2013 mencapai US$ 1,272 miliar, di dalam tahun buku itu mencakup pembangkit listrik (power plants) US$ 268 juta, pabrik peleburan (smelter) US$ 143 juta, inventori US$ 148 juta, dan aset-aset lain hingga US$ 65 juta. (dtf)

KabarIndonesia – DPD Partai Golkar Sumut akan memprioritaskan kadernya sebagai calon Gubsu di Pilgubsu yang akan berlangsung 7 Maret 2013. Penentuannya dilakukan melalui tahapan penjaringan dan survey oleh lembaga survey professional dan independen.

Penegasan itu disampaikan Plt Ketua DPD Golkar Sumut H Ahmad Dara didampingi Sekretaris HM Hanafiah Harahap SH, Bendahara Hj Tati Habib Nasution dalam konferensi pers bersama pengurus DPD Partai Golkar Sumut hasil Revitalisasi di Sekretariat Jalan Wahid Hasyim Medan, Rabu (9/5).

Dalam konferensi pers untuk memberi penjelasan resmi DPD Partai Golkar Sumut tentang revitalisasi, nampak hadir antara lain Amru Daulay, Wagirin Arman, Wakil Ketua Bidang Kajian Strategis Ir H Chaidir Ritonga MM, Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi H Firdaus Nasution, Biller Pasaribu, Ricard Eddi Lingga, Amas Muda Siregar, Yasir Rido Lubis, Rickson Simarmata dan lainnya.

“Partai Golkar akan memprioritaskan kader yang bermanfaat bagi Golkar dan mendapat dukungan dari rakyat. Karena suara Golkar adalah suara rakyat”, kata Ahmad Dara akrab dipanggil Aday.

Kata dia, revitalisasi kepengurusan yang dilakukan juga terkait dengan kerja-kerja partai yang sudah tersusun dengan baik. Revitalisasi dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pengurus, agar kompak dan dinamis dalam mensukseskan agenda-agenda partai.

“Selain Pilgubsu yang tinggal 10 bulan lagi, sejumlah agenda partai menuntut kepengurusan yang solid. Sebab agenda lain segera menyusul yakni mensukseskan Pilleg dan Pilpres 2014″, katanya.

Karenanya, pasca revitalisasi kepengurusan DPD Golkar Sumut akan digelar Rapat Kerja (Raker) melibatkan DPD II Kabupaten/Kota. Dengan itu, penjaringan calon Gubsu dari Golkar akan dilakukan dan dilanjutkan survey oleh lembaga survey professional dan independen.

Makna revitalisasi
Dalam kesempatan itu Sekretaris HM Hanafiah Harahap, Wakil Ketua Chaidir Ritonga, Wagirin Armand dan Firdaus Nasution meluruskan pemahaman salah tentang revitalisasi kepengurusan.

Chaidir Ritonga misalnya, menyebutkan revitalisasi sebagai pemberdayaan organisasi yang konsekwensinya melahirkan reposisi kepengurusan. Tujuannya menjadikan kepengurusan yang kuat sebagai timwork yang kompak untuk mewujudkan kerja-kerja partai.

“Revitalisasi bukan pemecatan tapi reposisi pengurus guna mengoptimalkan kinerja dalam mensukseskan kerja-kerja partai. Ini juga amanah organisasi yang berlaku secara nasional pada setiap tingkatan kepengurusan”, kata Firdaus Nasution menambahkan.

Partai Golkar Sumut pasca revitalisasi kepengurusan, yakin tetap solid dan kompak. Partai berlambang pohon Beringin itu, malah bertekad makin memantapkan perannya merealisasikan suara golkar adalah suara rakyat.***
Sumber : Kabar Indonesia

***

Chaidir Ritonga adalah tokoh nasional yang berkarir di Provinsi Sumatera Utara. Menurut rekan-rekannya dari Partai Golkar di DPD Sumatera Utara, Chaidir Ritonga potensinya besar, dia pantas memimpin Sumatera Utara. Chaidir Ritonga lebih pantas jadi gubernur ketimbang walikota. Akan tetapi, kenyataannya dia tetap teguh hati untuk memimpin Kota Padang Sidempuan, tetap teguh ingin jadi walikota Padang Sidempuan.

Chaidir Ritonga telah memastikan diri tidak akan maju dalam Pilgub Sumut 2013. Chaidir Ritonga tengah fokus maju dalam Pemilukada Kota Padang Sidempuan. Sebagai putra daerah, Chaidir Ritonga mengaku ingin mengembangkan dan memajukan kampung halamannya. “Saya berterimakasih dan sangat tersanjung atas dukungan dari internal partai, tetapi saya ingin lebih fokus untuk Pemilukada Kota Padang Sidempuan. Karena di kota ini saya dibesarkan dan dihantarkan hingga menjadi seperti sekarang ini. Ini sebagai bentuk terimakasih saya pada kota ini,” tandas Chaidir. (Waspada Online, 24 April, 2012).

***

Inilah sisi akhir dari Chaidir Ritonga dari sisi awal Chaidir Ritonga yang saya kenal dulu. Setelah dia lulus sarjana dari IPB Bogor, dia ‘mulak tu huta’ dan memulai karir di Sumatera Utara. Sejak itu, saya tidak pernah ketemu lagi secara langsung dengan dia sampai sekarang. Entahlah kalau nanti. Dalam sisa waktu ini, saya hanya menduga pada sisi akhir beliau sudah pasti dia ingin membangun kampung halaman di Tapanuli Bagian Selatan. Selamat berjuang Bang. Lihat: Chaidir Ritonga: Politikus, Pebisnis dan Penulis Sejati

Menurut koordinator aksi Torang Siregar, aksi tersebut sebagi bentuk kepedulian dan dukungan terhadap pengurus DPD Golkar Sumut dan apresiasi terhadap DPP Golkar yang telah membersihkan Golkar Sumut dari segelintir kader yang merusak citra Golkar.

“Kami MSG melihat ada kelompok yang ingin merusak Partai Golkar, dengan ini kami mendukung keputusan DPP Partai Golkar dalam hal pencopotan Hardi Mulyono dan kroni-kroninya karena mereka adalah antek-antek Syamsul Arifin yang kita kenal sebagai koruptor,” ujarnya.

Mereka juga mengucapkan terimaskasih kepada DPP Partai Golkar karena telah mencopot Hardy Mulyono dari struktur kepengurusan Golkar Sumut yang merupakan antek-antek Syamsul Arifin termasuk juga untuk mencopot anggota dewan yang tidak mendukung keputusan DPP Golkar.

“Meminta Golkar Sumut untuk segera mengganti ketua fraksi yang menentang keputusan DPP Golkar dan kami siap mendukung Plt DPD Golkar sumut dalam menjalankan struktur organisasi Golkar Sumut,” terang dia.

Sekjen DPD Golkar Sumut, Hanafi Harahap mengatakan tuntutan massa itu akan dibahan di pleno Partai Golakar dan aspirasi yang dilakukan oleh MSG adalah bukti dukungan dari masyarakat terhadap Partai Golkar.

“Kekhawatiran kita selama ini terbukti dari hasil kunjungan Komisi C DPRD Sumut ke Nias dan Gunung Sitoli baru-baru ini. Dari laporan yang kita minta ke Bank Sumut, pihak manajemen mengakui terjadi kredit macet atau non performing loan (NPL) sebesar 7% untuk kredit yang disalurkan Bank Sumut di kantor cabang Gunung Sitoli,” kata Ketua Komisi C DPRD Sumut, Marasal Hutasoit kepada wartawan, Senin di gedung DPRD Sumut, Senin [07/05].

Jumlah angka 7% tersebut, kata politisi Partai Damai Sejahtera (PDS) ini, telah melewati ambang batas ideal karena idealnya NPL Kredit berada di bawah angka 5%. Kondisi ini menurutnya mengundang kekhawatiran, juga terjadi di beberapa kantor cabang Bank Sumut di kabupaten kota lainnya. “Kita berikan rapor merah kepada Bank Sumut, Komisi C juga akan mengambil sample lagi di 10 kabupaten/kota di Sumut,” ujarnya.

Hal itudilakukan, kata Marasal karena dewan tidak ingin bank berplat merah ini kedepannya akan semakin terpuruk. Marasal mengatakan kunjungan kerja tersebut dilakukan guna memantau dan melihat langsung kinerja dan operasional serta data tentang PT Bank Sumut di daerah-daerah. Dia menilai, kondisi PT Bank Sumut saat ini semakin mengkhawatirkan dapat dilihat dari rata-rata Biaya Operasional dibandingkan Pendapatan Operasional (BOPO) diperoleh bank tersebut sangat tinggi.

Kondisi PT Bank Sumut saat ini juga dinilai sangat mengkhawatirkan. Dana KPUM Sejahtera yang dibangga-banggakan Dirut Bank Sumut selama ini kondisinya juga mulai menuai masalahan. “Dari laporan ke kita, sebagian petugas (KO) juga sudah diberhentikan, manajemen bank sekarang fokus kepada penagihan kredit.

Kenapa demikian?, kemungkinan karena penarikan kredit mulai bermasalah,” papar Marasal. Menurutnya kondisi di tubuh Bank Sumut saat ini bagaikan ‘bom waktu’ menuju keterpurukan. “Untuk itu, kita minta Pejabat Bank Indonesia (BI) agar jujur dalam mengevaluasi persoalan ini,” tegasnya.(irm)
Sumber : Berita Sore