Dinas Bina Marga Tak Mampu Perbaiki Infrastruktur

MEDAN –DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyorot kinerja Dinas Bina Marga. Satuan kerja utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tersebut dinilai tidak mampu memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di daerah ini. Anggota Komisi D dari Fraksi Partai Demokrat J Hasibuan mengaku kecewa terhadap kinerja Dinas Bina Marga Sumut yang dipimpin Marapinta Harahap. Menurut dia, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bertanggung-jawab terhadap persoalan infrastruktur jalan dan jembatan provinsi tersebut tidak mampu melakukan pengawasan dan koordinasi.Akibatnya, hampir di semua kabupaten/kota jalan provinsi dalam kondisi buruk. J Hasibuan mencontohkan, jalan lintas Aek Sosopan – Padanglawas yang merupakan proyek multiyears dua tahun lalu dan dijadwalkan 2011 selesai. Namun, sampai sekarang perbaikan jalan tidak beres juga. Selaku leading sector dalam infrastruktur proyek-proyek besar di Sumut,seharusnya Dinas Bina Marga memiliki cara yang baik untuk mengatasi masalah ini.“Dinas harus bisa menjalin kerja sama dengan Balai Besar Jalan Nasional di Sumut supaya perbaikan infrastruktur maksimal,”ujarnya. Menurut dia, hampir setiap reses di seluruh kabupaten/ kota di Sumut melaporkan hancurnya jalan-jalan provinsi yang tidak juga diperbaiki dalam dalam satu tahun terakhir. Apalagi menuju kawasan pantai Barat, Pantai Timur, Kepulauan Nias, wisata Tanah Karo, dan Kabupaten Dairi. “Ini menunjukkan Kepala Dinas Bina Marga Sumut tidak mampu mengawasi proyekproyek jalan provinsi di Sumut. Saya lihat yang bersangkutan lebih berpihak kepada kontraktor ketimbang membangun jalan,”ujarnya. Karena itu,dia meminta Pelaksana Tugas(Plt) Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengevaluasi jajaran Dinas Bina Marga Sumut. Jika dibiarkan tanpa perbaikan kinerja, ini akanmemengaruhipenilaiankinerja Gatot di mata masyarakat. Hal serupa juga dinyatakan anggota Komisi D dari Fraksi PPRN,Restu Sarumaha.Menurut dia, Dinas Bina Marga seakan tidak memahami perencanaan yang berakibat pada kualitas jalan provinsi di daerah. Dia mencontohkan pembangunan jalan provinsi di Saonigeha, Kota Teluk Dalam,Kabupaten Nias Selatan. Sebelumnya, ruas jalan itu direncanakan dari lapen menjadi hotmix. Namun, ternyata jalan hanya dibuat menjadi lapen.Seharusnya, setidak-tidaknya ruas jalan dari hotmix menjadi coolmix tidak boleh dikembalikan ke lapen karena sudah menyalahi aturan pemerintah dan untuk menjaga jalan tetap bagus. “Ini menunjukkan dinas tersebut tidak mengerti perencanaan. Wajar saja jalan-jalan provinsi banyak yang hancur dan perbaikan jalan tidak menunjukkan kemajuan,”katanya. Dia menyebutkan,mestinya pada 2010, kondisi jalan yang baik itu sudah mencapai 70% dan pada 2011 menjadi 60%. Ini berarti tidak ada kenaikan dan malah semakin mundur. Karena itu, Restu meminta Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengevaluasi kinerja Dinas Bina Marga Sumut dan menempatkan sosok yang lebih paham dan mengerti soal perencanaan jalan dan jembatan di Sumut. “Yang ada sekarang saya kira tidak pantas dipertahankan lagi.Dari pada merusak tatanan yang ada, Plt Gubernur Sumut harus cepat mengevaluasinya,” bebernya. Hal senada juga dinyatakan Amsal Nasution dari Fraksi PKS. Dia berharap Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengevaluasi kinerja Dinas Bina Marga karena setiap pejabat memang harus dievaluasi kinerjanya. Kalau ditemukan kerjanya kurang bagus atau banyak persoalan terkait dengan yang bersangkutan, dia meminta Gatot mengevaluasinya. fakhrur rozi