Pemerintah Indonesia menguasai 41,13 persen saham di Inalum, selebihnya sebesar 58,87 persen dikuasai Jepang. Sesuai perjanjian kontrak, pengelolaannya yang selama ini dipegang Jepang segera berakhir 2013.Namun, pemerintah Indonesia memutuskan tidak memperpanjang kontrak tersebut sehingga untuk menguasai seluruh saham Inalum tersebut harus disiapkan dana sekitar US$762 juta.
Berdasarkan perhitungan Otorita Asahan, proyeksi nilai buku Inalum pada 2013 mencapai US$1,272 miliar yang mencakup pembangkit listrik (power plant) US$268 juta, pabrik peleburan (smelter) US$143 juta, inventori US$148 juta, dan aset-aset lain sekitar US$650 juta.
Dahlan menambahkan, untuk membiayai pengambilalihan saham Inalum tersebut pemerintah sudah menyiapkan dana sekitar Rp 2 triliun yang akan dibiayai oleh PIP.”PIP yang akan membiayai pengambilalihan sebagai penerima atas nama pemerintah,” ujarnya.
Begitupun, Dahlan menuturkan, skenario tersebut bukan datang dari dirinya namun merupakan langkah yang memang disiapkan pemerintah melalui Tim Negosiasi Inalum yang diketuai Menteri Perindustrian MS Hidayat, dengan anggota pejabat dari Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.
Dia mengatakan, PIP tentu tidak mengoperasikan Inalum karena bukan industri. “PIP akan tenderkan atau menyerahkan kepada BUMN. Kita ikut tender. Bisa saja menggandeng (sesama BUMN),” tambahnya.
Secara tersirat, Dahlan mengharap PT PLN (Persero) adalah BUMN yang memenangkan tender. Karena pembangkit listrik Asahan II yang berada dalam proyek Inalum, bermanfaat untuk menambah daya PLN.”PLN sangat minat operasikan, karena terjadi integrasi sistem PLN, dan akan saling membantu kalau PLN kurang daya. Dan akan mudah dipakai oleh rakyat,” tuturnya.
Jika PLN memenangkan tender, PLN akan mengelola pembangkitnya saja, sedangkan pengelolaan industri alumunium diserahkan ke BUMN lain.”Kalau yang lain bisa saja Antam, Timah atau siapa. Nanti tergantung tender kan. Mana yang harganya terbaik. Negara kan serahkan Rp 2 triliun, dan nanti miliki secara penuh,” tegas Dahlan.
Dahlan juga mengisyaratkan PT PLN bisa saja menjadi pemimpin konsorsium BUMN untuk mengambil alih PT Inalum nanti. “Sejumlah BUMN akan dikerahkan untuk mengelola BUMN, dan PLN bisa sebagai pemimpin konsorsium,” katanya.
Menurutnya, selain PLN, dalam konsorsium tersebut juga akan menyertakan BUMN lain seperti PT Aneka Tambang Tbk maupun PT Timah Tbk.”Pembentukan konsorsium akan memudahkan pengelolaan Inalum ke depan karena disesuaikan dengan bidang masing-masing BUMN.
Dia mengemukakan keinginan PLN untuk masuk Inalum sudah dimasukkan dalam rencana jangka panjang perusahaan. “Ketika saya masih menjadi Dirut PLN, kami sangat berminat untuk mengoperasikan Inalum karena sejalan dengan rencana integrasi pembangkit listrik Asahan II berkapasitas 600 MW dengan sistem kelistrikan PLN di Sumatera Utara,” ujarnya.
Dahlan menambahkan, selain BUMN, banyak perusahaan swasta yang minat dalam pengelolaan Inalum. Meski Dahlan tidak menyebut identitas swasta yang dimaksud.”Swasta banyak. Saya denger-denger aja. Kalau bisa jatuh ke BUMN. Karena ini perusahaan negara, tinggal tentukan BUMN harus bayar berapa,” imbuhnya. (dtf/ant)
Loading ...
